1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan sengketa a quo sesuai dengan Pasal 1 angka 9 jo. angka 7 dan Angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang Salah satu contoh sengketa tata usaha negara adalah gugatan warga Desa Lee, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara atas Sertifikat HGU atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Morowali Utara.1 II. PERMASALAHAN Peradilan Tata Usaha Negara - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Peradilan Tata Usaha Negara - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Katalog Produk. Sebelum terbitnya UU No. 30 Tahun 2014, sikap diam dan pengabaian pejabat tata usaha negara tersebut diartikan sebagai penolakan. Hal ini menunjukkan bahwa UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas fiktif negatif. Seiring dengan perkembangan hukum terdapat pergeseran atas sikap diam dan pengabaian pejabat pemerintahan. Kemudian perkara hutang - piutang, wanprestasi atas perjanjian bisnis, gugatan ganti rugi, pecurian, penipuani dan lain sebagainya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (PN). Demikian halnya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), dimana secara absolut berwenang mengadili perkara yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara. 4MVhS8Y.

contoh gugatan peradilan tata usaha negara